Jakarta, 11 Juni 2025 — Kementerian Komunikasi dan
Digital (Komdigi) menggelar kegiatan Monitoring Konektivitas Digital
secara daring yang dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital,
Meutya Hafid, melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini melibatkan
warga, perangkat desa, tenaga pendidik, serta petugas kesehatan dari 14 titik
lokasi layanan publik di tiga provinsi prioritas pembangunan: Maluku Utara,
Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam sambutan, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan
bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pemantauan
pemanfaatan infrastruktur konektivitas digital yang telah dibangun oleh
pemerintah melalui Badan Layanan Umum BAKTI Komdigi. Sebanyak 27.858 lokasi
publik kini telah terhubung dengan akses internet melalui kapasitas satelit
SATRIA-1 dan 6.747 lokasi telah menerima sinyal seluler 4G.
Sejak 2025, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui
modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed
Information Rate (CIR) sebesar 8 Mbps per lokasi melalui kerja sama dengan
Telkomsat. Inisiatif ini diharapkan mampu menunjang produktivitas masyarakat
setempat di bidang pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan digital.
“Kegiatan monitoring ini dilakukan secara reguler oleh BAKTI. Sebelumnya sudah kita lakukan di Papua dan Aceh. Yang berbeda saat ini adalah bahwa lokasi-lokasi yang terhubung pada pertemuan kita ini adalah lokasi penyediaan sinyal seluler 4G yang sejak Februari 2025 kapasitasnya telah kita migrasikan, ditingkatkan menjadi sebesar 8 Mbps sehingga ketersediaan kapasitas untuk setiap BTS menjadi lebih terjamin. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan performansi yang kita bisa lihat dari parameter radio seperti latency dan penurunan packet loss,” papar Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Komdigi.
Salah satu capaian penting lain yang juga dibahas dalam
kegiatan ini adalah pemanfaatan satelit SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps,
yang kini telah melayani ribuan titik layanan publik. Pemerataan akses ini
menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi digital yang merata di
seluruh Indonesia.
Urgensi Digitalisasi
Kegiatan monitoring juga menjadi forum dialog antara Menteri
Komunikasi dan Digital dengan berbagai pihak di lapangan, termasuk Gubernur
NTT, Gubernur Maluku Utara, Direktur Utama Telkomsat, kepala desa, kepala
puskesmas, serta perwakilan masyarakat dan prajurit TNI di perbatasan RI–Timor
Leste.
"Digitalisasi sangat penting, terutama dalam mendukung
program One Village One Product (OVOP) yang kami harapkan dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan digitalisasi, akses ke pasar dan
e-commerce menjadi lebih mudah, sehingga produk-produk unggulan dari NTT bisa
menjangkau pasar yang lebih luas," tutur Gubernur Provinsi NTT, Emanuel
Melkiades Laka Lena.
"Dengan konektivitas, kualitas layanan kesehatan dan
pendidikan dapat meningkat melalui pemanfaatan teknologi. Kami menghadapi
kesulitan mencari tenaga pendidik di wilayah kami, namun kini anak-anak bisa
belajar secara daring. Dalam bidang kesehatan, konektivitas memungkinkan kami
melakukan telekonsultasi jarak jauh," papar Gubernur Maluku Utara, Sherly
Tjoanda.
Perwakilan masyarakat dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara
menyampaikan testimoni langsung mengenai dampak positif dari kehadiran layanan
internet dan sinyal 4G terhadap kegiatan belajar-mengajar, pelayanan kesehatan,
dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Inpres 9
Halmahera Barat, Nurul, bahwa kehadiran BAKTI Aksi di sekolahnya sangat
membantu kegiatan belajar mengajar. "Para guru kini dapat mengikuti
webinar secara online dengan lancar, dan siswa juga bisa memanfaatkan jaringan
ini saat mengikuti asesmen di sekolah. Semoga dukungan ini terus berlanjut
untuk kemajuan pendidikan di daerah kami," ungkapnya.
Senada dengan Nurul, Kapten Arhanud Kasman Effendi Komandan
Kompi II PAMTAS SATGAS RI-RDTL Inbate NTT mengungkapkan bahwa banyak manfaat
yang dirasakan para anggotanya, bahkan masyarakat di sekitar pos perbatasan pun
juga menerima manfaat dari program Kementerian Komdigi ini. “Manfaat itu adalah,
kemudahan dalam mengakses internet secara lancar untuk mengetahui berita-berita
dalam maupun luar negeri, mudah melaporkan setiap kegiatan yang ada di
perbatasan. Dan, masyarakat juga mendatangi pos untuk menikmati fasilitas
layanan akses internet ini,” cerita Kasman.
Adanya peningkatan konektivitas digital, juga sangat
membantu masyarakat di Desa Sasur Halamahera Barat, dalam mengakses informasi
dan komunikasi. “Saat ini jaringan sudah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan,
termasuk pendidikan, komunikasi antarwarga, hingga pengembangan web site
desa," ujar Inkarianto Christi Saban, Kepala Desa Sasur, Halmahera Barat.
Infrastruktur dan Edukasi
Mengakhiri pertemuan daringnya, Menkomdigi berpesan agar
pemanfaatan internet dapat dipergunakan secara bijak. “Ini adalah program
keberpihakan pemerintah dan amanah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk
meneruskan program-program yang baik untuk mendorong transformasi digital bagi
masyarakat. Dan tranformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas
yang baik,” paparnya.
Dalam visi besar Presiden, layanan-layanan publik akan
dilakukan secara digital, karena itu perlu mempersiapkan sampai ke pelosok dan
pos perbatasan untuk bisa terkoneksi. “Ini memang menantang karena Indonesia
memiliki wilayah yang sangat luas, dengan lebih dari 13.000 kepulauan juga
penduduk salah satu terbesar di dunia. Jadi kita tetap membutuhkan waktu untuk
membangun serta melakukan edukasi. Pembangunan infrastruktur harus turun
berbarengan dengan edukasi,” tutup Menkomdigi.
Untuk Provinsi NTT, BAKTI Komdigi telah menggelar 584 titik
BTS 4G dan USO dan 2691 titik layanan akses internet gratis. Untuk Provinsi
Maluku Utara, BAKTI Komdigi telah menggelar 497 titik BTS 4G dan USO dan 687
titik layanan akses internet gratis. Dengan semangat gotong royong dan kerja
sama lintas-sektor, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkomitmen
memperluas jangkauan dan kualitas konektivitas digital untuk seluruh rakyat
Indonesia.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas BAKTI
Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, di Maluku Utara, dan Anggota Dewan Pengawas
BAKTI Komdigi, Virgie Baker, di NTT.***